Purwokerto (3/5), mediahusbandry.com– Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) melakukan audiensi bersama jajaran Rektorat, pimpinan setiap masing-masing fakultas serta mengundang mahasiswa untuk turut serta mengikuti revisi terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang dilaksanakan pada Jumat (3/5) pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Gedung Rektorat Unsoed.
Perubahan kebijakan terkait biaya pendidikan menjadi sorotan utama dalam forum audiensi tersebut. Unsoed mengajukan perubahan tarif UKT sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 6 tahun 2024. Namun, mahasiswa menekankan pentingnya mengembalikan kebijakan ke Peraturan Rektor Nomor 15 tahun 2023, yang dianggap lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa baru. Pihak rektorat menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan yang membuat peraturan atau tarif biaya pendidikan tidak dirubah atau dikembalikan seperti tahun lalu (Peraturan Rektor Nomor 15 tahun 2023). ”BKT itu selalu diupdate dan diharapkan universitas mengikuti (wajib), Unsoed pernah mendapat saran dan tidak memenuhi kriteria, dan juga tuntutan perkembangan.” ujar Akhmad Sodiq.
Dari pihak universitas, terutama dari wakil rektor dan dekan-dekan fakultas, diutarakan bahwa perubahan kebijakan biaya pendidikan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan demi peningkatan kualitas pendidikan. Mereka menekankan pentingnya mengikuti arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta menjaga keberlanjutan dan keseimbangan keuangan universitas. Seperti lahan parkir yang terbatas, juga aspal yang berlubang. Atas pertimbangan itulah sehingga ada usaha untuk membuat rancangan biaya yang kemudian juga menjadi dasar untuk menyetujui besaran UKT yang telah disampaikan.” ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Dr. Wahyuningrat, M.Si.,
Diskusi teknis mengenai perhitungan UKT dan penentuan golongan terus berlanjut, dengan mahasiswa menuntut transparansi dan keadilan dalam proses tersebut. Pihak universitas berjanji untuk memperhatikan aspirasi mahasiswa dalam pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan biaya pendidikan. “Unsoed adalah bagian dari kementerian, kami sudah berkomunikasi dan hasilnya ini akan kami sampaikan aspirasi dari adik-adik dan mahasiswa, ini menjadi penting sehingga kami konsultasikan kepada kementerian kebetulan langsung ditemui oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Prof. Tjitjik Sri Tjahjandarie, Ph.D.” ujar Akhmad Sodiq.
Gedung Rektorat Unsoed menjadi saksi ketegangan yang meningkat ketika mahasiswa dari berbagai fakultas berkumpul untuk menghadiri audiensi yang membahas kebijakan biaya pendidikan. Namun, apa yang seharusnya menjadi forum dialog yang konstruktif berubah menjadi panggung protes dan kekecewaan. Puncak dari kekecewaan ini terjadi ketika semua mahasiswa memutuskan keluar dari forum sebelum audiensi selesai pada pukul 16.26 WIB. Fadhil, yang merupakan mahasiswa FISIP menjadi mahasiswa pertama yang keluar dari forum. Disusul oleh Himpunan Mahasiswa FISIP yang melakukan hal serupa hingga akhirnya semua mahasiswa memutuskan untuk walk out dari forum. Fadhil mengatakan bahwa audiensi ini hanya membuang-buang waktu dan lebih baik melanjutkan aktivitas masing-masing. Mereka menyoroti bahwa undangan seharusnya tidak membatasi jumlah mahasiswa yang hadir, mengingat pentingnya partisipasi aktif dalam proses dialog. Mereka menyayangkan bahwa audiensi ini cenderung pada sosialisasi daripada mendengarkan aspirasi mahasiswa. “Kita diundang rektorat, kalau menurut saya, anak FISIP dari teori sosial ini adalah salah satu bentuk penundukan ketika mereka menyuruh kita, kita ikut ke acara mereka dan kalau detail dibaca di undangan pun adalah audiensi dan sosialisasi. Mereka mendengar, tapi mereka juga melakukan sosialisasi. Kan jadi nggak tepat. Kemudian undangannya pun kalau tertulis. Tertulis di undangan adalah 50 mahasiswa, itu kan dibatasi ya. Sejatinya kalau kita memang pun belajar demokrasi, demokrasi itu tidak lagi berbicara keterwakilan ini dari lembaga apa dan segala macam, tapi kan demokrasi lebih luas pun berbicara mengenai hak-hak setiap individu. Hak setiap individu untuk berbicara, menyampaikan pendapat. Jadi aku sangat menyayangkan Pak Rektor untuk audiensi ini,” jelas Fadhil.
Audiensi yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 Mei tersebut belum menemui titik terang dikarenakan pihak rektor belum memenuhi tuntutan mahasiswa, juga mahasiswa belum merasa puas dengan adanya audiensi yang telah diselenggarakan oleh pihak rektorat. “Salah satu bentuk kekecewaan kita adalah bagaimana kita memutuskan untuk walk out atau keluar dari forum sebelum forum itu selesai. Itu salah satu bukti, salah satu tanda bahwa kita benar-benar kecewa atas apa yang diberikan oleh pihak rektorat kepada mahasiswa. Kalau terkait aksi, kita masih melihat nanti diskusi dengan kawan-kawan yang lainnya. Yang pastinya kita tidak tinggal diam, kita akan terus melawan. Balik lagi tadi sudah aku sampaikan, kita akan kembali ke diri masing-masing, kembali kepada lembaga masing-masing, kembali kepada fakultas masing-masing untuk bisa menguatkan internalnya, baik itu internal lembaga, fakultas maupun dirinya sendiri gitu. Untuk bisa yang namanya kita komitmen terhadap gerakan ini.” ujar Ihsan selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed.
Reporter : Nova/Hus, Ingke/Hus, Reva/Hus, Yesi/Hus.
Narator : Abian/Hus.
Editor : Disky/Hus.
